Tentang KPRI
Menelusuri sejarah, prinsip, tujuan, serta struktur organisasi

Sejarah Singkat
KONFEDERASI PERGERAKAN RAKYAT INDONESIA (KPRI) merupakan organisasi konfederasi yang menghimpun berbagai federasi dan organisasi rakyat di Indonesia, termasuk organisasi petani, buruh, perempuan, nelayan, masyarakat miskin kota, pemuda dan masyarakat adat. Organisasi ini berakar dari inisiatif bersama gerakan rakyat dan organisasi masyarakat sipil yang sejak akhir 1990-an berupaya membangun wadah advokasi kerakyatan yang lebih terorganisir, demokratis, dan berbasis massa rakyat.
Cikal bakal organisasi ini mulai dibangun sejak tahun 1999 melalui serangkaian proses riset, pendidikan politik, asesmen wilayah, serta konsolidasi gerakan di berbagai daerah. Proses tersebut melibatkan puluhan organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan organisasi rakyat yang terlibat langsung dalam kerja-kerja advokasi sosial di Indonesia.
Secara formal, organisasi ini didirikan pada tahun 2003 dengan nama PERGERAKAN yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan (People-Centered Advocacy Organization for Social Justice). Pembentukan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Kongres Pertama pada tahun 2005 di Bali.
Pada fase awal pembentukannya, PERGERAKAN beranggotakan 14 organisasi rakyat dan 4 anggota individu. Keanggotaan tersebut kemudian berkembang menjadi 24 organisasi rakyat dan 6 anggota individu pada Kongres Kedua. Sesuai konstitusi organisasi, jumlah anggota individu dibatasi maksimal 20% dari total keanggotaan dan penetapannya diputuskan secara kolektif oleh organisasi anggota.
Dalam Kongres Ketiga, PERGERAKAN bertransformasi menjadi konfederasi nasional dengan nama Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Transformasi ini sekaligus menandai perubahan struktur organisasi dan sistem keanggotaan, di mana anggota KPRI terdiri atas federasi-federasi rakyat tingkat nasional serta gabungan organisasi rakyat yang memiliki orientasi perjuangan bersama dalam membangun keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
Prinsip Organisasi
Tiga belas nilai yang menjadi landasan bagi setiap gerak langkah KPRI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat Indonesia.
Kerakyatan
Suatu gerakan yang berbasis pada kekuatan massa Rakyat
Solidaritas
Kebersamaan dan keselarasan antar pihak baik internal mupun dengan pihak-pihak luar.
Progresif
Terus-menerus mengejar capaian yang lebih baik dan berkesinambungan dalam penguatan masyarakat lokal yang otonom.
Aksesibilitas
Kemudahan untuk mengakses bagi semua pihak yang membutuhkan pelayanan.
Partisipatoris
Pelayanan yang bersifat partisipatoris, terbuka, kesertaan semua anggota, tanggung gugat, mudah dijangkau, peka jender, kesetaraan dan mendorong kemandirian anggota yang dilayani.
Desentralisasi
Model kelembagaan dan pelayanan harus menyebar di berbagai wilayah.
Independensi
Memiliki sikap yang mandiri dan tegas untuk tidak bisa diintervensi oleh kepentingan manapun.
Mandat Konstituen
Dibangunnya mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada tali mandat konstituen.
Perspektif Hak
Memperhatikan perspektif hak asasi manusia, jender, anak, lingkungan, dan perspektif lainnya yang sesuai dengan perkembangan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Swadaya
Mengutamakan pemanfaatan sumberdaya internal untuk pengembangan kapasitas gerakan sosial dan politik.
Keterbukaan
Membuka diri terhadap semua pihak yang memiliki visi, misi, tujuan dan sejalan untuk terlibat dalam organisasi.
Keadilan
Memberikan hak dan penghargaan yang sama bagi semua anggota.
Kesetaraan
Memberikan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan organisasi bagi seluruh anggota.
Tujuan dan Fungsi Organisasi
KPRI bergerak dengan visi yang jelas; membangun tatanan masyarakat baru yang adil melalui kepemimpinan, pendidikan, dan penataan gerakan rakyat.
Tatanan Masyarakat Baru
Mewujudkan tatanan masyarakat baru yang adil, setara dan sejahtera. Yaitu suatu masyarakat dimana di dalamnya tumbuh individu-individu yang kritis, yang mampu berpikir rasional dan ilmiah, yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, independen namun mampu bekerja kolektif, punya ambisi secara sehat untuk diri sendiri namun juga memiliki kepedulian sosial.
Bebas dari Diskriminasi
Setiap orang terbebas dari diskrimniasi dan mampu berperan aktif turut menentukan keputusan menyangkut kepentingan bersama dan menikmati hasil kerjanya.
Kebebasan Bermartabat
Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dalam menggerakkan potensi diri untuk mempertinggi derajat kemanusiaannya tidak ditujukan untuk pencapaian kepuasan individualnya semata tetapi juga untuk turut memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Suatu kemajuan dan kemakmuran yang tidak diperoleh dengan cara-cara penghancuran sumber-sumber kehidupan dan keberlangsungan layanan alam.
Kemajuan Berkelanjutan
Suatu kemajuan dan kemakmuran yang tidak diperoleh dengan cara-cara penghancuran sumber-sumber kehidupan dan keberlangsungan layanan alam.
Kepemimpinan Ideologi & Politik
Memimpin secara ideologi dan politik pada gerak langkah anggota-anggotanya.
Pendidikan Rakyat
Menumbuhkan masyarakat yang sadar, terdidik dan terorganisir.
Penataan Organisasi
Melakukan penataan organisasi gerakan rakyat sehingga tumbuh menjadi rumah bersama dan basis pelaksanaan atas nilai-nilai, cara-cara, hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang dicita-citakan.
Struktur Organisasi KPRI
Berikut merupakan gambaran struktur organisasi KPRI untuk periode 2016–2020, yang terdiri atas Majelis Pengarah Organisasi dan Dewan Pimpinan Nasional.
Koordinator
Sapei Rusin
Individu
Anggota Majelis
Hermawan
GASBIKamardi Arif
GEMAAgustiana
PPPIBambang Suryantoro
FSPBILely Zaelani
HAPSARIIwan Ridwan
KBISutrisno
FSNNEko Waluyo
SPRISudarno
IndividuNoer Fauzi
IndividuAbdon Nababan
IndividuArimbi Heroeputri
IndividuKetua
Chabibullah
PPPI
Sekretaris
Anwar Ma'ruf
KBI
Anggota DPN
Mukhtar Guntur
FSPBIVinsensius Vermy
GEMAMarlo Sitompul
SPRISupriyono
GASBIIstuti Laili Lubis
HAPSARIM. Yamin
FSNNAnggota Kami
KPRI menghimpun berbagai federasi dan organisasi rakyat di Indonesia.

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia
Periode 2016-2020
